Undang-Undang Pengawasan Imigrasi: aturan yang berlaku bagi setiap warga negara asing
Entry, stay, extension, registration, reporting duties, departure orders and penalties, as written in the Act.
Apa itu
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, "penahanan" berarti kegiatan penegakan hukum oleh pejabat pengawasan keimigrasian berupa mengamankan dan menempatkan seseorang yang diduga secara wajar dapat dikenai deportasi berdasarkan Pasal 46(1) di ruang detensi orang asing, pusat detensi orang asing, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk memulangkan orang tersebut.
Siapa yang memenuhi syarat
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, warga negara asing yang memasuki Korea harus memiliki paspor yang sah dan visa yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, kecuali mereka termasuk dalam pengecualian seperti memegang izin masuk kembali yang sah, tercakup dalam perjanjian bebas visa, atau masuk sebelum berakhirnya masa berlaku dokumen perjalanan pengungsi.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, orang asing dengan status izin tinggal tetap tidak dibatasi dalam ruang lingkup kegiatan mereka atau masa tinggal mereka di Korea.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, Menteri Hukum dapat melonggarkan atau membebaskan seluruh atau sebagian persyaratan pemenuhan kebutuhan hidup dan pengetahuan dasar untuk izin tinggal tetap bagi orang-orang dengan kontribusi khusus bagi Korea, orang-orang dengan kemampuan luar biasa di bidang-bidang seperti sains, manajemen, pendidikan, budaya/seni, atau olahraga, atau orang-orang yang telah berinvestasi setidaknya dalam jumlah tertentu di Korea.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, orang asing yang ingin bekerja di Republik Korea wajib memperoleh status tinggal yang memenuhi syarat untuk kegiatan bekerja, dan tidak boleh bekerja di tempat lain selain tempat kerja yang telah ditentukan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, tidak seorang pun boleh mempekerjakan, mengatur atau membujuk perekrutan kerja dari, atau menempatkan di bawah kendali mereka untuk tujuan mengatur pekerjaan bagi, orang asing yang tidak memegang status tinggal yang memenuhi syarat untuk kegiatan bekerja.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, tidak seorang pun boleh mempekerjakan atau mengatur perekrutan orang asing yang belum memperoleh izin yang diwajibkan untuk mengubah atau menambah tempat kerja, kecuali mengatur perekrutan berdasarkan undang-undang lain.
Tampilkan 15 lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, Menteri Kehakiman dapat memberikan perpanjangan masa tinggal hingga selesainya persidangan, penyelidikan, atau prosedur pemulihan hak hukum lainnya bagi pasangan asing dari warga negara Korea yang sedang menjalani prosedur tersebut karena kekerasan dalam rumah tangga, atau bagi orang asing yang sedang menjalani prosedur tersebut karena kekerasan seksual, pelecehan anak (termasuk wali, tidak termasuk pelaku), atau perdagangan manusia, dan dapat memberikan perpanjangan lebih lanjut setelahnya jika diperlukan untuk pemulihan.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, jika keberangkatan orang asing dibatasi bukan karena kesalahan mereka akibat penutupan perbatasan atau penangguhan penerbangan jangka panjang yang disebabkan oleh perang, penyebaran epidemi, bencana alam, atau keadaan darurat yang setara di Korea atau negara lain, Menteri Kehakiman dapat memberikan perpanjangan masa tinggal karena jabatan (ex officio) atau berdasarkan permohonan.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, tidak seorang pun selain Negara, pemerintah daerah, dan lembaga khusus kerja musiman yang ditunjuk boleh campur tangan dalam pemilihan, perantaraan, atau perekrutan pekerja musiman.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, pegawai perwakilan asing (termasuk kedutaan besar dan konsulat) serta organisasi internasional di Korea beserta keluarganya, orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan yang serupa dengan diplomat atau konsul berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Korea beserta keluarganya, dan orang yang diundang oleh pemerintah Korea sebagaimana diatur oleh Peraturan Kementerian Kehakiman dibebaskan dari kewajiban registrasi orang asing, meskipun mereka dapat mendaftar dalam masa tinggal mereka jika mereka menginginkannya.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, Menteri Kehakiman dapat memberikan perlakuan istimewa kepada orang-orang yang telah menyelesaikan Program Integrasi Sosial saat menerbitkan visa atau memberikan berbagai izin terkait masa tinggal.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, seorang warga negara asing yang sedang dalam penyelidikan karena melanggar Undang-Undang Pengendalian Imigrasi atau dalam penyelidikan pidana karena melanggar undang-undang lainnya, seseorang yang identitasnya tidak pasti, atau seseorang yang diakui oleh Menteri Kehakiman sebagai sangat diperlukan demi keamanan atau kepentingan Korea atau warga negara asing tersebut harus memberikan informasi biometrik.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, meskipun keberatan seorang tersangka terhadap perintah deportasi dianggap tidak berdasar, Menteri Kehakiman dapat memberikan izin tinggal (dan menyertakan syarat-syarat seperti masa tinggal) jika tersangka tersebut sebelumnya memegang kewarganegaraan Republik Korea atau memiliki keadaan khusus lainnya yang mengharuskan mereka untuk tinggal di Korea.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, kepala kantor imigrasi regional dapat mengeluarkan perintah keberangkatan kepada orang asing yang dikenai deportasi berdasarkan Pasal 46(1) tetapi ingin berangkat secara sukarela dengan biaya sendiri, gagal mematuhi rekomendasi keberangkatan, izin atau izin tinggal tetapnya dicabut (kecuali diberikan status umum), atau dianggap layak untuk berangkat setelah denda administratif atau pemberitahuan disposisi.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, kepala kantor imigrasi regional dapat merekomendasikan keberangkatan sukarela kepada orang asing yang tinggal di Korea yang melakukan pelanggaran ringan terhadap Pasal 17 dan 20, atau melanggar Undang-Undang atau perintah di bawahnya di mana Menteri Kehakiman menganggap rekomendasi keberangkatan diperlukan.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, ketika seseorang yang diakui sebagai pengungsi berdasarkan Undang-Undang Pengungsi bermaksud untuk berangkat dari Republik Korea, Menteri Kehakiman harus menerbitkan dokumen perjalanan pengungsi berdasarkan permohonan, kecuali jika keberangkatan tersebut dianggap berpotensi membahayakan keamanan Republik Korea.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, seseorang yang bermaksud menjadi agen permohonan keimigrasian harus mendaftar kepada Menteri Kehakiman dengan memiliki kualifikasi pengacara atau juru tulis administrasi dan menyelesaikan pelatihan yang diperlukan untuk tugas-tugas keagenan (atau, bagi sebuah korporasi, memiliki personel yang memenuhi kedua persyaratan tersebut).
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, jika seorang pengungsi yang diakui berdasarkan Undang-Undang Pengungsi mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 60(1), Menteri Kehakiman dapat memberikan izin tinggal kepada mereka meskipun situasinya tidak termasuk dalam alasan Pasal 61(1) dan keberatan tersebut dianggap tidak berdasar.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, saat mencabut status izin tinggal tetap orang asing, Menteri Kehakiman dapat memberikan status tinggal umum atas permohonan orang asing tersebut jika kebutuhan untuk terus tinggal di Korea diakui dan orang asing tersebut memenuhi persyaratan untuk status tinggal umum.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, pemilik, penyewa (atau anggota rumah tangga mereka), kontraktor jual/sewa, perwakilan resmi mereka, atau peserta lelang tertentu, perusahaan penyelidikan/penilaian kredit, lembaga keuangan yang menetapkan hipotek, atau petugas eksekusi pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi regional, Eup/Myeon/Dong, atau kantor cabang untuk memeriksa atau menerima Sertifikat Tempat Tinggal Orang Asing guna memverifikasi nama dan tanggal perubahan tempat tinggal dari orang asing yang terdaftar di gedung atau fasilitas tertentu.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, seseorang yang melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 93-3(1), Pasal 94(2), (5), (6), (15)-(17), atau Pasal 95(3), (4) dibebaskan dari hukuman pidana jika, tanpa penundaan setelah pelanggaran tersebut, mereka secara langsung melapor kepada kepala kantor imigrasi regional dan membuktikan baik bahwa mereka adalah pengungsi yang masuk atau mendarat langsung dari wilayah di mana mereka takut akan penganiayaan berdasarkan Pasal 2(1) Undang-Undang Pengungsi maupun bahwa mereka melakukan pelanggaran tersebut karena rasa takut itu.
Angka dan kriteria
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, ketika memberikan izin masuk bersyarat kepada orang asing, kepala Layanan Imigrasi Regional harus melampirkan persyaratan seperti pembatasan tempat tinggal dan kewajiban untuk mematuhi panggilan, serta dapat mewajibkan uang jaminan hingga 10 juta KRW, yang dapat disita seluruhnya atau sebagian untuk kas negara jika persyaratan tersebut dilanggar.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, orang asing yang berusia 17 tahun atau lebih yang diwajibkan untuk menyelesaikan registrasi orang asing (tidak termasuk mereka yang mendaftar berdasarkan Pasal 31(2)) atau yang berniat untuk melaporkan tempat tinggal domestik mereka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tentang Imigrasi dan Status Hukum Warga Korea di Luar Negeri harus memberikan informasi biometrik sebagaimana diatur oleh Peraturan Kementerian Kehakiman.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, ketika mengeluarkan perintah keberangkatan tertulis, kepala kantor imigrasi regional dapat menetapkan batas waktu keberangkatan, memberlakukan pembatasan tempat tinggal atau ketentuan lain yang diperlukan, dan mewajibkan penyetoran uang jaminan pelaksanaan hingga 20 juta KRW.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, jika seseorang yang berusia di bawah 17 tahun gagal mengajukan permohonan secara langsung untuk izin melakukan kegiatan di luar status tinggal mereka (Pasal 20), pemberian status tinggal (Pasal 23), izin untuk mengubah status tinggal (Pasal 24), izin untuk memperpanjang masa tinggal (Pasal 25), pendaftaran orang asing (Pasal 31), laporan perubahan hal-hal pendaftaran orang asing (Pasal 35), atau laporan perubahan tempat tinggal (Pasal 36), orang tua mereka atau orang lain yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden harus mengajukan permohonan atau laporan tersebut.
Jangka waktu
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, setelah menerima keberatan terhadap larangan keberangkatan atau perpanjangannya, Menteri Kehakiman harus memutuskan keabsahan keberatan tersebut dalam waktu 15 hari, yang dapat diperpanjang hanya satu kali hingga 15 hari jika terdapat alasan yang tidak dapat dihindari.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, bagi seseorang yang dakwaan atau penyelidikannya (terbatas pada penangguhan tersangka) ditangguhkan karena keberadaannya tidak diketahui, atau yang kemajuan penyelidikannya sulit dilakukan karena alasan khusus seperti melarikan diri, Menteri Kehakiman dapat melarang keberangkatan hingga 3 bulan; jika surat perintah penangkapan atau penahanan telah dikeluarkan dalam kasus yang ditangguhkan tersebut, masa larangannya adalah dalam masa berlaku surat perintah tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, status tinggal jangka pendek mengizinkan warga negara asing untuk tinggal di Korea selama 90 hari atau kurang (atau periode yang lebih lama jika ditetapkan oleh perjanjian bebas visa atau asas timbal balik) untuk tujuan seperti pariwisata atau kunjungan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, status tinggal jangka panjang mengizinkan orang asing untuk menetap di Korea selama lebih dari 90 hari hingga batas maksimal yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Hukum untuk tujuan seperti studi, pelatihan, investasi, mutasi korporat, atau pernikahan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, masa berlaku kartu registrasi orang asing yang diterbitkan untuk orang asing dengan status izin tinggal tetap (kartu penduduk tetap) adalah 10 tahun, dan pemegangnya harus menerbitkannya kembali sebelum masa berlakunya habis.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, masa penahanan untuk memeriksa dan memutuskan apakah orang asing yang ditahan dikenakan deportasi adalah hingga 10 hari, dan jika ada alasan yang tidak dapat dihindari, masa penahanan tersebut dapat diperpanjang hanya satu kali hingga 10 hari dengan izin dari kepala kantor imigrasi regional.
Tampilkan 7 lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, seorang petugas imigrasi dapat menahan sementara seorang warga negara asing di ruang penahanan warga negara asing hingga 48 jam jika mereka ditolak masuk berdasarkan Pasal 12(4), atau jika mereka menerima izin masuk bersyarat berdasarkan Pasal 13(1) atau perintah keberangkatan berdasarkan Pasal 68(1) dan terdapat alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa mereka mungkin melarikan diri.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, jika seseorang yang berada di bawah perintah deportasi tidak dapat segera dipulangkan karena tidak adanya paspor atau transportasi yang belum dikonfirmasi, kepala Layanan Imigrasi Regional dapat menahan orang tersebut di fasilitas penahanan hingga 2 bulan sampai pemulangan memungkinkan.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, jika seseorang yang berada di bawah perintah deportasi tidak dapat dipulangkan setelah 9 bulan karena pemulangan tertunda oleh permohonan status pengungsi atau gugatan hukum berdasarkan Undang-Undang Pengungsi, atau karena orang tersebut melakukan kejahatan berat tertentu (seperti pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Anti-Terorisme, atau kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perampokan yang mengakibatkan hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat), penahanan dapat diperpanjang secara bertahap hingga 3 bulan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Komite Penahanan Orang Asing, hingga total masa penahanan 20 bulan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, ketika kepala kantor imigrasi regional mengeluarkan rekomendasi keberangkatan tertulis kepada orang asing, batas waktu keberangkatan dapat ditetapkan dalam rentang waktu 5 hari sejak tanggal penerbitan.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, jika dianggap sangat diperlukan, Menteri Kehakiman dapat membatasi periode di mana pemegang dokumen perjalanan pengungsi dapat masuk ke Republik Korea pada rentang 3 bulan atau lebih dan kurang dari 1 tahun.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, jika seseorang yang berangkat dengan dokumen perjalanan pengungsi tidak dapat masuk kembali dalam masa berlakunya karena sakit atau alasan lain yang tidak dapat dihindari, Menteri Kehakiman dapat mengizinkan perpanjangan masa berlaku hingga 6 bulan berdasarkan permohonan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, kecuali ditentukan lain, dokumen diserahkan secara langsung atau melalui pos dengan urutan orang yang bersangkutan, anggota keluarga, penjamin, dan kepala organisasi terafiliasi; jika tidak memungkinkan, kepala kantor imigrasi setempat memasang alasan tersebut di papan pengumuman kantor (penyampaian melalui pengumuman publik), yang mulai berlaku 14 hari setelah tanggal pemasangan.
Batas waktu
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, seseorang yang dilarang berangkat atau yang masa larangan keberangkatannya diperpanjang dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 10 hari sejak tanggal menerima pemberitahuan keputusan atau tanggal mengetahui fakta tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, pemberi kerja yang mempekerjakan orang asing pemegang status tinggal yang memenuhi syarat untuk bekerja wajib melapor kepada kepala Kantor Imigrasi Regional dalam waktu 15 hari jika orang asing tersebut diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia, menghilang, atau jika ketentuan penting dari kontrak kerja diubah.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, kepala perguruan tinggi tempat pelajar asing terdaftar atau menjalani pelatihan wajib melapor kepada kepala Kantor Imigrasi Regional dalam waktu 15 hari jika pelajar tersebut gagal mendaftar ulang hingga batas waktu untuk setiap semester, mengambil cuti akademik, atau jika studi atau pelatihan mereka berakhir karena dikeluarkan, penghentian, atau menghilang.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, seseorang yang termasuk dalam sub-ayat mana pun dari Pasal 31(1) yang ingin mengubah status tinggal mereka karena perubahan status mereka harus memperoleh izin untuk mengubah status tinggal dari Menteri Kehakiman dalam waktu 30 hari sejak tanggal status tersebut berubah.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, seseorang yang menerima status tinggal berdasarkan Pasal 23 dan akan tinggal selama lebih dari 90 hari sejak tanggal tersebut harus menyelesaikan registrasi orang asing pada saat menerima status tinggal tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, kepala kantor imigrasi regional dapat memilih untuk tidak menerbitkan kartu registrasi orang asing jika orang asing yang terdaftar berusia di bawah 17 tahun; namun, ketika orang asing tersebut berusia 17 tahun, mereka harus mengajukan permohonan penerbitan kartu registrasi orang asing dalam waktu 90 hari.
Tampilkan 7 lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian (Undang-Undang No. 15492), seseorang yang memegang status izin tinggal tetap berdasarkan ketentuan sebelumnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku harus menerbitkan ulang kartu penduduk tetap mereka dalam waktu 2 tahun sejak tanggal pemberlakuan jika 10 tahun telah berlalu sejak memperoleh izin tinggal tetap, atau dalam waktu 2 tahun sejak tanggal 10 tahun telah berlalu jika 10 tahun belum berlalu.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, jika pejabat pengawasan keimigrasian menahan secara darurat seorang warga negara asing tanpa memiliki waktu untuk mendapatkan surat perintah penahanan karena adanya alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa orang asing tersebut termasuk dalam alasan deportasi dan adanya kekhawatiran melarikan diri, pejabat tersebut harus mendapatkan dan menunjukkan surat perintah penahanan kepada orang asing tersebut dalam waktu 48 jam; jika tidak, penahanan tersebut harus segera dicabut.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, ketika pejabat pengendalian imigrasi menahan seorang tersangka, pejabat tersebut harus memberi tahu perwakilan hukum, pasangan, kerabat garis lurus, saudara kandung, anggota keluarga, penasihat hukum dari tersangka tersebut, atau orang yang ditunjuk oleh tersangka di Korea secara tertulis mengenai tanggal, waktu, tempat, dan alasan penahanan dalam waktu 3 hari, kecuali jika tidak ada orang yang dimaksud.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, jika seorang tersangka ingin mengajukan keberatan terhadap perintah deportasi, mereka harus menyerahkan formulir keberatan kepada Menteri Kehakiman melalui kepala kantor imigrasi regional dalam waktu 7 hari sejak menerima perintah deportasi tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, seorang pengungsi yang diakui harus segera mengembalikan sertifikat pengakuan pengungsi atau dokumen perjalanan pengungsi mereka kepada kepala Layanan Imigrasi Regional jika mereka diberikan perintah deportasi (berdasarkan Pasal 59(3), 68(4), atau 85(1)), diberi tahu bahwa keberatan terhadap perintah deportasi tidak berdasar (berdasarkan Pasal 60(5)), atau diberi tahu tentang pembatalan atau penarikan status pengungsi berdasarkan Undang-Undang Pengungsi.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, jika Menteri Kehakiman mewajibkan orang asing atau pemohon untuk hadir guna mendengarkan pendapat mereka mengenai pencabutan atau perubahan berbagai izin (atau pencabutan izin tinggal tetap), Menteri harus memberi tahu mereka mengenai alasan pencabutan atau perubahan, serta tanggal, waktu, dan tempat kehadiran setidaknya 7 hari sebelum tanggal kehadiran.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, pelanggar imigrasi yang menerima Disposisi Pemberitahuan tertulis wajib membayar denda dalam waktu 15 hari; jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, kepala kantor imigrasi regional wajib mengajukan tuntutan pidana kecuali denda tersebut dibayar sebelum tuntutan diajukan atau perintah deportasi telah dikeluarkan.
Cara kerjanya
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, Menteri Kehakiman harus segera memberi tahu pihak yang bersangkutan secara tertulis mengenai alasan dan periode ketika melarang keberangkatan atau memperpanjang periode larangan keberangkatan; meskipun pemberitahuan ditahan karena kekhawatiran adanya hambatan serius dan jelas terhadap penyelidikan pidana, pihak tersebut harus diberi tahu ketika total periode larangan keberangkatan termasuk perpanjangannya melebihi 3 bulan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, warga negara asing yang diwajibkan memperoleh otorisasi perjalanan sebelumnya (seperti warga negara asing bebas visa apabila diwajibkan oleh Menteri Kehakiman) harus memiliki sertifikat otorisasi perjalanan sebelumnya saat memasuki Korea.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, permohonan untuk sertifikat konfirmasi penerbitan visa dapat diajukan atas nama orang asing tersebut oleh orang yang bermaksud mengundang mereka.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, petugas imigrasi dapat mengambil dan menahan paspor asing atau dokumen identitas pelaut yang dipalsukan atau diubah, atau paspor atau dokumen identitas pelaut dari pelanggar keimigrasian yang dikenakan deportasi yang sedang dalam penyelidikan karena melanggar Undang-Undang tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, orang asing yang tinggal di Republik Korea yang ingin melakukan kegiatan yang sesuai dengan status tinggal lain selain kegiatan dari status tinggal mereka saat ini harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk kegiatan di luar status tinggal mereka dari Menteri Kehakiman.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, tidak seorang pun boleh mengajukan permohonan izin berdasarkan Pasal 20, 21, 23 hingga 25, 25-2, 25-3, dan 25-4 dengan cara yang curang—seperti menyerahkan dokumen yang dipalsukan atau diubah atau permohonan yang berisi fakta palsu—atau menjadi perantara atau membujuk tindakan tersebut.
Tampilkan 28 lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, tidak seorang pun boleh menerima, memaksa penyerahan, atau menjadi perantara penyerahan paspor atau kartu registrasi orang asing milik orang asing sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan kontrak kerja atau utang.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, orang asing yang terdaftar harus mengembalikan kartu registrasi orang asing mereka kepada pejabat pengawasan keimigrasian saat meninggalkan negara, kecuali jika pergi sementara dengan izin masuk kembali, visa kunjungan beberapa kali, sebagai warga negara dari negara yang bebas izin masuk kembali, atau dengan dokumen perjalanan pengungsi dan berniat untuk masuk kembali dalam periode yang diizinkan/berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, jika seorang warga negara asing yang ditahan menginginkannya, pejabat pengendalian imigrasi harus memberi tahu konsul dari negara kebangsaan atau kewarganegaraan warga negara asing tersebut yang menetap di Korea mengenai tanggal, waktu, tempat, dan alasan penahanan tersebut, kecuali jika terdapat keadaan mendesak atau alasan lain yang tidak dapat dihindari.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, seseorang yang ditahan berdasarkan perintah penahanan atau perwakilan hukum, pasangan, kerabat garis lurus, saudara kandung, anggota keluarga, penasihat hukum mereka, atau orang yang ditunjuk yang memiliki keberatan terhadap penahanan tersebut dapat mengajukan permohonan pemeriksaan atas penahanan tersebut kepada Komite Penahanan Warga Negara Asing melalui kepala kantor imigrasi regional.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, ketika seorang warga negara asing yang termasuk dalam sub-ayat mana pun dari Pasal 25-2(1) sedang menjalani persidangan pengadilan, penyelidikan oleh lembaga penyelidik, atau prosedur pemulihan hak berdasarkan undang-undang lain, kepala kantor imigrasi regional dapat menangguhkan pelaksanaan perintah deportasi atau mencabut penahanan untuk sementara waktu dengan mewajibkan uang jaminan dan melampirkan persyaratan seperti pembatasan tempat tinggal, pelaporan berkala, atau penunjukan penjamin.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, jika diperlukan untuk penyelidikan atas dugaan alasan deportasi, pejabat pengendalian imigrasi dapat memeriksa tempat tinggal atau barang milik tersangka atau meminta penyerahan dokumen atau barang dengan persetujuan tersangka.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, selama pemeriksaan terhadap tersangka oleh pejabat pengendalian imigrasi, pernyataan dari seseorang yang tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Korea atau yang memiliki gangguan pendengaran atau bicara harus diterjemahkan oleh seorang juru bahasa, dengan ketentuan bahwa seseorang dengan gangguan pendengaran atau bicara dapat diperiksa atau memberikan pernyataan secara tertulis.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, seseorang yang telah menerima perintah deportasi tidak boleh dipulangkan jika mereka telah mengajukan permohonan status pengungsi berdasarkan Undang-Undang Pengungsi dan keputusannya masih tertunda, atau jika mereka telah mengajukan banding berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pengungsi dan peninjauannya belum selesai, kecuali jika pemohon pengungsi tersebut telah membahayakan atau kemungkinan akan membahayakan keselamatan publik di Korea.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, jika seseorang yang ditahan merasa tidak puas dengan perlakuan yang mereka terima di fasilitas penahanan, mereka dapat mengajukan petisi tertulis yang disegel kepada Menteri Kehakiman atau kepala kantor imigrasi regional (atau secara lisan jika mengajukan petisi kepada kepala kantor imigrasi regional), dan mereka tidak boleh mengalami perlakuan yang merugikan karena melakukan hal tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, seorang tahanan (termasuk penjamin atau perwakilan hukum mereka) dapat mengajukan permohonan kepada Komite Penahanan Orang Asing untuk pembebasan sementara dari penahanan, dan jika Komite memutuskan untuk memberikan pembebasan sementara, kepala Layanan Imigrasi Regional harus membebaskan sementara tahanan tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, kepala Layanan Imigrasi Regional harus segera membebaskan tahanan yang berada di bawah perintah deportasi jika masa penahanan maksimum terlampaui, atau tanpa penundaan jika persetujuan untuk perpanjangan masa penahanan tidak diperoleh dari Komite Penahanan Orang Asing.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, jika menjadi jelas tidak mungkin untuk memulangkan tahanan yang berada di bawah perintah deportasi, seperti ketika negara lain menolak masuknya mereka, kepala Layanan Imigrasi Regional dapat membebaskan tahanan tersebut dari penahanan dan menyertakan syarat-syarat seperti pembatasan tempat tinggal, pelaporan berkala, penunjukan penjamin, atau pembayaran uang jaminan.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, jika seseorang yang dibebaskan dari penahanan deportasi melarikan diri, ditemukan termasuk dalam alasan deportasi lain berdasarkan Pasal 46(1), atau melanggar syarat-syarat yang disertakan pada pembebasan mereka, kepala Layanan Imigrasi Regional dapat menahan kembali mereka, dan masa penahanan sebelumnya dikecualikan saat menghitung masa penahanan kembali.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, sebelum mengeluarkan perintah penahanan, mengizinkan perpanjangan penahanan, menahan seseorang di bawah perintah deportasi, mengajukan permohonan persetujuan untuk memperpanjang penahanan, menahan kembali orang yang telah dibebaskan, atau mencabut pembebasan sementara, kepala Layanan Imigrasi Regional harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada orang asing tersebut untuk menyatakan pendapatnya secara lisan atau tertulis.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, orang asing yang ditahan yang hadir dalam sidang lisan Komite Perlindungan Orang Asing memiliki hak untuk menerima bantuan dari pengacara dan dapat mengajukan permohonan agar seseorang yang memiliki hubungan kepercayaan dengannya duduk mendampinginya.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, musyawarah Komite Perlindungan Orang Asing dilakukan secara lisan atau tertulis, tetapi jika suatu pihak mengajukan permohonan untuk sidang lisan, sidang lisan harus diadakan kecuali diakui bahwa keputusan dapat dibuat hanya melalui peninjauan tertulis.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, jika Komite Perlindungan Orang Asing meminta orang asing yang ditahan, orang terkait, badan, atau organisasi untuk menyerahkan materi yang relevan guna musyawarah dan resolusi, penerima harus mematuhinya kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, petugas imigrasi dapat mengajukan pertanyaan atau menuntut penunjukan dokumen identitas untuk memverifikasi identitas anggota awak, penumpang, dan orang lain yang menaiki kapal atau pesawat udara.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, seseorang yang diberikan dokumen perjalanan pengungsi dapat berangkat dari atau masuk ke Republik Korea dengan jumlah yang tidak terbatas hingga berakhirnya masa berlaku dokumen tersebut, tanpa perlu memperoleh izin masuk kembali berdasarkan Pasal 30 pada saat masuk.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, warga negara asing yang dikenakan pemulangan harus menunggu di ruang tunggu keberangkatan hingga keberangkatan, meskipun kepala Layanan Imigrasi Regional dapat, karena jabatannya (ex officio) atau berdasarkan permohonan oleh warga negara asing tersebut (atau perwakilan hukumnya), mengizinkan mereka untuk menunggu di tempat yang ditentukan di dalam pelabuhan masuk dan keberangkatan dengan syarat-syarat yang dilampirkan.
Tampilkan 8 lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, petugas imigrasi dan pejabat dari lembaga terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden dapat mengunjungi dan menanyai atau meminta materi dari orang asing, pemberi kerja orang asing, perwakilan organisasi atau tempat kerja orang asing, atau orang yang menyediakan akomodasi kepada orang asing untuk menyelidiki apakah orang asing tersebut tinggal secara sah atau harus dideportasi berdasarkan Pasal 46(1), dan pihak yang bersangkutan tidak boleh menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, seorang petugas imigrasi dapat meminta orang asing untuk berhenti dan dapat menanyai orang asing tersebut jika ada alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa orang asing tersebut telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian berdasarkan penilaian rasional atas perilaku mereka atau keadaan sekitar.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, untuk penyelidikan pencarian fakta mengenai keakuratan laporan/pendaftaran berdasarkan Pasal 19, 31, 35, dan 36, atau mengenai sertifikat penerbitan visa (Pasal 9), izin tinggal (Pasal 20, 21, 24, 25), atau pemberian status tinggal (Pasal 23), para pejabat dapat mewajibkan pemohon, pelapor, pendaftar, atau orang terkait lainnya untuk hadir, menjawab pertanyaan, atau menyerahkan dokumen dan materi.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, ketika Kartu Pendaftaran Penduduk, salinan resmi, atau kutipan pendaftaran penduduk diperlukan dalam berbagai prosedur dan transaksi hukum, Kartu Pendaftaran Orang Asing (termasuk Kartu Pendaftaran Orang Asing seluler) atau Sertifikat Pendaftaran Orang Asing dapat menggantikannya, serta pendaftaran orang asing dan laporan perubahan tempat tinggal dapat menggantikan pendaftaran penduduk dan laporan pindah masuk.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, ketika seorang petugas imigrasi atau pejabat yang berwenang melaksanakan tugas seperti memeriksa tempat tinggal atau benda-benda, menuntut penyerahan dokumen atau materi, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, atau mengajukan pertanyaan, mereka wajib membawa kartu identitas yang menunjukkan wewenang mereka dan menunjukkannya kepada orang-orang yang bersangkutan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, jika seorang pelanggar imigrasi membayar denda sebagaimana diberitahukan berdasarkan Disposisi Pemberitahuan, mereka tidak akan dihukum lagi untuk kasus yang sama.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, denda berdasarkan Disposisi Pemberitahuan dapat dibayar menggunakan kartu kredit atau kartu debit melalui lembaga pembayaran yang ditunjuk, yang dalam hal ini tanggal persetujuan lembaga pembayaran dianggap sebagai tanggal pembayaran dan pembayar dapat dikenai biaya lembaga pembayaran.
Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, Menteri Kehakiman dapat membebaskan pelanggar imigrasi dari denda administratif atau Disposisi Pemberitahuan dengan mempertimbangkan usia dan lingkungan pelanggar, motif dan akibat dari pelanggaran, kemampuan mereka untuk membayar, serta keadaan lainnya.
Sanksi
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, Menteri Kehakiman dapat melarang masuknya seorang warga negara asing jika belum lewat 5 tahun sejak mereka berangkat dari Korea berdasarkan perintah deportasi.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, petugas imigrasi dapat menolak masuknya warga negara asing yang gagal memberikan informasi biometrik yang diwajibkan selama pemeriksaan masuk.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, kepala kantor imigrasi regional dapat menolak untuk memberikan izin berdasarkan Undang-Undang ini, seperti izin perpanjangan masa tinggal, kepada orang asing yang menolak untuk memberikan informasi biometrik yang diwajibkan berdasarkan Pasal 38(1).
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, kepala kantor imigrasi regional dapat mendeportasi dari Republik Korea orang asing yang melanggar Pasal 21(1) dengan mengubah atau menambah tempat kerja tanpa izin, yang mempekerjakan atau mengatur pekerjaan bagi orang asing yang melanggar Pasal 21(2), yang melanggar kewajiban registrasi orang asing berdasarkan Pasal 31, atau yang dibebaskan setelah dijatuhi hukuman penjara tanpa kerja paksa atau hukuman yang lebih berat.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, jika seseorang yang dibebaskan sementara dari penahanan melarikan diri, dianggap kemungkinan akan melarikan diri, gagal mematuhi perintah kehadiran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau melanggar syarat-syarat lain yang disertakan pada pembebasan tersebut, kepala Layanan Imigrasi Regional dapat mencabut pembebasan sementara tersebut, menahan kembali orang tersebut, dan menyita seluruh atau sebagian uang jaminan untuk kas negara.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, jika seseorang yang menerima perintah keberangkatan gagal berangkat hingga batas waktu yang ditentukan atau melanggar ketentuan yang dilampirkan, kepala kantor imigrasi regional harus segera mengeluarkan perintah deportasi dan dapat menyerahkan seluruh atau sebagian dari uang jaminan pelaksanaan yang disetorkan ke kas negara.
Tampilkan 6 lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, jika kepala kantor imigrasi regional menemukan fakta ilegal selama pemeriksaan kapal atau pesawat udara berdasarkan Pasal 69(3), mereka dapat menangguhkan keberangkatan atau masuknya anggota awak atau penumpang terkait selama periode yang diperlukan untuk menyelidiki fakta ilegal tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, Menteri Kehakiman harus mencabut status izin tinggal tetap orang asing jika mereka memperolehnya dengan cara yang palsu atau curang lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, seseorang yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan tanpa memegang status izin tinggal yang mengizinkan bekerja dapat dikenai hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda hingga 30 juta KRW.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, seseorang yang mengubah atau menambah tempat kerja tanpa izin, atau seseorang yang mempekerjakan warga negara asing yang belum memperoleh izin untuk mengubah atau menambah tempat kerja, dapat dikenai hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda hingga 10 juta KRW.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, seseorang yang melanggar kewajiban untuk membawa atau menunjukkan paspor atau dokumen yang dipersyaratkan lainnya berdasarkan Pasal 27 dapat dikenai denda pidana hingga 1,000,000 KRW.
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, jika seorang perwakilan, agen, karyawan, atau pekerja lain dari suatu korporasi atau individu melakukan pelanggaran tertentu (termasuk mempekerjakan warga negara asing yang belum memperoleh izin untuk mengubah atau menambah tempat kerja yang melanggar Pasal 21(2)) sehubungan dengan bisnis korporasi atau individu tersebut, maka korporasi atau individu tersebut juga dikenai denda yang ditentukan dalam pasal yang relevan kecuali mereka tidak lalai dalam memberikan perhatian dan pengawasan yang semestinya.
Daftar
Berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, tidak seorang pun boleh menyediakan atau menjadi perantara kapal, paspor, visa, pas naik, atau dokumen/barang lainnya untuk tujuan membantu orang asing masuk atau keluar dari Korea secara ilegal atau masuk ke negara lain secara ilegal melalui Korea, maupun menyembunyikan, membantu melarikan diri, atau menyediakan transportasi bagi orang asing yang masuk secara ilegal.
Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, seseorang yang berada di bawah perintah deportasi dipulangkan ke negara kebangsaan atau kewarganegaraannya; jika hal itu tidak memungkinkan, mereka dapat dipulangkan ke negara tempat mereka tinggal sebelum memasuki Korea, negara kelahiran mereka, negara pelabuhan tempat mereka menaiki kapal untuk memasuki Korea, atau negara lain tempat mereka ingin dipulangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, untuk meninjau berbagai izin terkait tempat tinggal bagi orang asing, Menteri Kehakiman dapat meminta lembaga terkait untuk memberikan catatan kriminal dan penyelidikan, catatan pembayaran dan tunggakan denda/sanksi, informasi paspor/pendaftaran penduduk, informasi registrasi kendaraan, informasi penangguhan/penutupan usaha, sertifikat pembayaran pajak dan informasi tunggakan pajak, informasi tunggakan Asuransi Kesehatan Nasional dan Asuransi Perawatan Jangka Panjang, informasi pendaftaran hubungan keluarga, status/sanksi perantara pernikahan internasional, status usaha akomodasi, informasi orang asing yang meninggal dunia, dan informasi jumlah pendapatan.
